Berita

KIP Tolak Pemohon Tak Beritikad Baik

Ketua Majelis Komisionor (MK) Komisi Informasi Pusat (KIP) Dyah Aryani beranggotakan Yhannu Setyawan dan Evy Trisulo bersikap tegas dalam menerapkan prinsip itikad baik dari Pemohon informasi dalam persidangan sengketa informasi. MK menerapkan prinsip tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Perki I/2013. Pada persidangan antara Pemohon individu Antoni Fernando terhadap Termohon Kementerian Pendidikan Nasional, Jumat (22/5) di Ruang Sidang KIP Jakarta, Pemohon dinilai kurang memiliki itikad baik.

MK menilai bahwa dari banyaknya sengketa informasi yang dilakukan Pemohon kemudia Pemohon tidak menghadiri persidangan, merupakan tindakan yang melanggar Pasal 4 tadi. Sepanjang tahun 2013 hingga 2015 ini sudah puluhan sengketa informasi yang diajukan Pemohon tersebut ke KIP. Selain jumlah sengketanya sangat banyak, MK juga menilai belum ada relevansi antara permohonan dengan hasil putusan.

Untuk itu, MK mensyaratkan jika ingin melanjutkan permohonan sengkata informasi di KIP maka Pemohon harus dapat menunjukkan terlebih dahulu hasil riset dari informasi yang telah diterima Pemohon sejak tahun 2013. “Kami meminta Pemohon dapat menunjukkan hasil riset tentang pemenfaatan dari informasi yang telah Pemohon terima,” anggota MK Evy Trisulo.

MK juga mempermasalahkan biaya negara yang sangat besar hanya untuk memenuhi hak konstitusional seorang Pemohon yang kurang serius. “Kami harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk membuat sidang seorang Antoni, padahal Pemohon juga tidak menghadiri sejumlah persidangan di daerah,” katanya.

Pada hari yang sama juga digelar sidang sengketa informasi dengan formasi MK yang sama, menghadirkan Pemohon individu Hardjendro terhadap Termohon BPN Kabupaten Kebumen. Dalam persidangan itu, Pemohon meminta informasi pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 64 menjadi SHM 567 dan SHM 568. Pada sidang pemeriksaan awal tersebut baik Pemohon maupun kuasa Termohon hadir. 

<