Lacak sengketa anda disini

FAQ (Pertanyaan Sering Ditanyakan)

Ini adalah halaman daftar pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan. Sebelum Anda mengajukan pertanyaan kepada Kami, alangkah baiknya jika membaca semua pertanyaan yang ada di halaman ini. Mungkin hal yang ingin Anda tanyakan, jawabannya ada pada halaman ini.

Apakah UU KIP itu?
UU KIP adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh Informasi Publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Kapan UU KIP disahkan dan mulai berlaku?
UU KIP disahkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku sejak 2 tahun diundangkan, yaitu pada 30 April 2010.
Prinsip-prinsip apa yang dianut UU KIP?
Prinsip-prinsip dalam UU KIP, yaitu: 1. Maximum Access Limited Exemption (MALE), yaitu: akses seluasluasnya terhadap Informasi Publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas; 2. Akses yang murah, cepat, tepat waktu, utuh, akurat, dan dengan cara yang sederhana; 3. Informasi Proaktif, artinya Badan Publik mengumumkan Informasi Publik tanpa harus dengan permohonan; 4. Penyelesaian sengketa yang cepat, kompeten, dan independen, artinya sengketa Informasi Publik diselesaikan dengan cepat oleh komisi yang independen (Komisi Informasi); dan 5. Pengenaan sanksi bagi penghambat akses Informasi Publik.
Apa tujuan UU KIP?
UU KIP bertujuan untuk: 1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak; 6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Apa yang dimaksud dengan Simsi ?

SIMSI atau Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi adalah aplikasi berbasis situs web untuk permohonan penyelesaian sengketa informasi secara elektronik di Komisi Informasi

 

 

Apa urgensi dari SIMSI?

SIMSI diperlukan untuk memudahkan pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, termasuk jika dibutuhkan perbaikan atau penambahan dokumen dari pemohon. Dengan demikian, pemohon hanya datang ke Komisi Informasi untuk pelaksanaan mediasi dan/atau ajudikasi.

Siapa yang dapat mengajukan permohonan sengketa melalui SIMSI

Pemohon yang dapat mengajukan sengketa informasi publik melalui SIMSI adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam PerKI No. 1 Tahun 2013 dan memiliki email untuk melakukan pendaftaran di SIMSI    

Apa tanggung jawab pengguna SIMSI

Pengguna SIMSI bertanggung jawab atas validitas data-data yang disampaikan melalui SIMSI    

Apa yang menyebabkan permohonan sengketa melalui SIMSI dibatalkan?

Permohonan sengketa melalui SIMSI dapat dibatalkan jika pemohon tidak memenuhi syarat yang diminta oleh Komisi Informasi sebagaimana disampaikan melalui email atau akun SIMSI atau pemenuhan syarat tersebut melampaui batas waktu yang ditentukan dalam PerKI No. 1 Tahun 2013    

Apakah pemohon yang sudah mengajukan permohonan melalui SIMSI perlu menyerahkan dokumen hardfile kepada Komisi Informasi?

Pemohon yang sudah mengajukan permohonan melalui SIMSI tidak perlu lagi untuk menyerahkan dokumen hardfile kepada Komisi Informasi    

Bagaimana jika pemohon lupa password untuk login pada akun SIMSI?

Pemohon dapat membuat password baru dengan mengklik menu “lupa password”. Pemohon mendapat permintaan untuk reset password melalui email. Selanjutnya, ikuti sesuai petunjuk.    

Apakah pemohon dikenakan biaya ketika mengajukan permohonan sengketa informasi?

Pemohon tidak dikenakan biaya ketika mengajukan permohonan sengketa informasi